Komdigi Siapkan Peta Jalan AI, IBM Tekankan Ihwal Etika AI

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sedang menyusun peta jalan (roadmap) penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di Indonesia .

Demi memuluskannya, pemerintah aktif menyelenggarakan berbagai forum diskusi dan bekerja sama dengan pemangku kepentingan. IBM, perusahaan teknologi multinasional yang berbasis di Amerika Serikat, menjadi salah satu pertisipan yang memberikan masukan secara langsung kepada Komdigi.

Salah satu konsep yang diusung dalam peta jalan AI tersebut adalah AI Ethics, yang berkaitan dengan apa yang telah diterapkan oleh IBM saat ini.

“[IBM memiliki] yang namanya AI Ethics Board, siapa yang harus ada di sana, bagaimana life cycle untuk meng-govern AI Ethics, dan juga bagaimana prinsip-prinsip etika AI itu yang kami berikan masukan kepada Komdigi,” ujar General Manager & Technology Leader, IBM ASEAN, Catherine Lian, di hadapan pers di kantor IBM Jakarta, Rabu (4/6).

IBM menggarisbawahi sejumlah prinsip dasar etika AI yang diharapkan dapat diterapkan di Indonesia, yaitu opennessfairnessexpandability, dan trusted.

“Dari IBM, kami berharap supaya AI ini bersifat terbuka yang tidak hanya menjunjung teknologi, tapi juga beretika,” ujarnya.

IBM menyatakan komitmennya untuk bermitra dengan pemerintah bukan saja untuk meningkatkan kesadaran atas adopsi AI demi membangun kebijakan yang lebih komprehensif, tapi juga mendorong talenta digital di Indonesia.

Sebagai konteks, pemerintah melalui Komdigi akan menerapkan regulasi berbasis insentif dan bersifat fleksibel demi mendorong penerapan AI tanpa menciptakan beban kepatuhan tinggi.

“Kami tidak ingin juga menghambat inovasi-inovasi yang sedang dilakukan karena mengingat begitu dinamisnya watak AI ini,” kata Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, dalam keterangannya yang dikutip Rabu (4/6).

Menurut Nezar, pemerintah akan fokus menyelesaikan tantangan yang berkaitan dengan infrastruktur AI melalui penerapan kebijakan inklusif yagn bertujuan meminimalkan ongkos kepatuhan (cost of compliance) yang tinggi, selain pula mendorong investasi talenta digital pada bidang AI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *